Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila dan Ciri-Cirinya

Pemerintah Indonesia dalam sejarahnya pernah menjalankan dua jenis sistem perekonomian, yakni sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Kedua sistem ekonomi ini dijalankan pada masa awal-awal pasca kemerdekaan, ketika Indonesia masih berusaha menata kondisi ekonomi dan politik menuju kestabilan.

Sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi, bagi Indonesia, kedua sistem ekonomi tersebut dianggap tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ekonomi yang bersifat terlalu liberal maupun terlalu bersifat komando bukan hal yang ideal untuk menata ekonomi di Indonesia.

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila dan Ciri-Cirinya

Pada akhirnya, Bangsa Indonesia pun mulai menerapkan sistem ekonomi yang dianggap paling sesuai, yang sesungguhnya telah ada dalam konstitusi bangsa Indonesia, yakni sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila dianggap sebagai sistem ekonomi yang sesuai dengan kehidupan dalam berbangsa Indonesia pada saat menyatakan kemerdekaan, sehingga perlu benar – benar dilaksanakan secara konsekuen. 

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila sebetulnya digali dari dalam falsafah Bangsa Indonesia sendiri. Tapi, penamaan sistem ekonomi ini pertama kali disampaikan oleh Prof. Dr. Mubyarto. Beliau menggagas ekonomi Pancasila dalam suatu ceramah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta, pada bulan November 1980.

Prof Mubyarto menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini adalah suatu sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi komunis yang dinamakan dengan Marxis.

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang khas atau berjati diri bangsa Indonesia yang digali dan dikembangkan berdasarkan kehidupan ekonomi riil atau real – life economy, rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila berpijak pada kombinasi antara gagasan – gagasan normatif dan fakta – fakta yang bersifat empirik yang telah dirumuskan oleh bangsa Indonesia dalam wujud sila – sila dalam Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, dan pasal – pasal (ekonomi) Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27, 33, dan 34.

Jadi, bisa dijelaskan bahwa pengertian Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengacu pada sila – sila dalam Pancasila yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik atau ber – Ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Boediono dalam bukunya berjudul Ekonomi Pancasila juga mengkaji tentang masalah pengendalian makro dalam ekonomi Pancasila. Ia membahas tentang bagaimana corak dari cara – cara pengendaliannya. Permasalahan makro yang dibahas dalam buku ekonomi Pancasila ini dibatasi pada permasalahan makro dalam jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran.

Menurut Boediono, terdapat lima ciri ekonomi Pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan masalah ekonomi makro, ditambah dengan cara pengendaliannya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1. Memandang manusia secara utuh. Artinya “…manusia bukan merupakan economic man, melainkan juga social dan religious man” dan sifat manusia yang terakhir ini bisa dilambangkan setaraf dengan sifat yang pertama yaitu sebagai motor penggerak dalam kegiatan duniawi yaitu ekonomi.
  2. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu “perekonomian nasional” yang tangguh. Konsep perekonomian naisonal ditafsirkan sebagai pemupukan ketahanan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh, dan terhormat di arena internasiona dan yang didasarkan atas solidaritas dan harmoni dalam negeri.
  3. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi yang dicerminkan dalam cita – cita koperasi
  4. Adanya “kehendak sosial yang kuat ke ara egallitarianisme atau kemerataan sosial”
  5. Peranan dominan dari koperasi, bersama dengan perusahaan – perusahaan negara dan perusahaan swasta.

Boediono juga berupaya menarik implikasi dari ciri – ciri tersebut untuk permasalahan dan pengendalian makro. Dari simpulannya, ia menyampaikan bahwa inflasi terjadi karena ciri desentralisasi dari suatu ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila terdapat stabilitas ekonomi yang lebih baik dikarenakan keberadaan keempat ciri lain tersebut. Dalam ekonomi Pancasila, terdapat nilai patriotisme dan tindakan – tindakan yang lain yang biasanya dinilai bukan instrumen dalam kebijakan ekonomi. Tapi, justru nilai itulah yang dianggap mampu berperan penting dalam pengendalian makro sesuai karakteristik Bangsa Indonesia yang plural.

Para pelaku sistem ekonomi Pancasila dapat memegang nilai tersebut sehingga bertindak lebih responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi. Ini membuat Sistem Ekonomi Pancasila lebih unggul, karena tidak sepreti pelaku ekonomi lain yang melandasi tindakan ekonominya pada materialisme saja. 

Sistem ekonomi Pancasila memiliki konsep yang lebih humanis karena dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau gotong – royong, seperti misalnya membangun jalan untuk kepentingan ekonomi bersama.

Referensi:

Widjajanta, B., dan Widyaningsih, A. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi untuk Kelas X SMA/ MA. Bandung: Citra Praya.