Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Kebijakan Fiskal: Konsep, Tujuan dan Instrumen Fiskal

Dalam ekonomi makro, kita mengenal adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal maupun moneter penting bagi suatu negara untuk dapat menjaga stabilitas ekonominya dan mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Sejarah Kebijakan Fiskal

Sejarah kebijakan fiskal dimulai pada tahun 1930-an. Jika sebelum era tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya digunakan sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah saja. Sementara pajak hanya digunakan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Kondisi ini lebih mengarah pada kebijakan moneter, tanpa mempertimbangkan kebijakan pengelolaan lain.

Sejak tahun 1930-an, dunia mengalami depresi ekonomi besar-besaran, yang paling banyak berimbas pada Amerika Serikat. Untuk mengatasi depresi ekonomi ini, pemerintah menyadari bahwa kebijakan moneter saja tidaklah cukup. Butuh kebijakan untuk mendorong kegiatan individu atau sektor swasta agar lebih mampu mendorong perkembangan ekonomi.

Keynes kala itu mengajukan gagasan lewat bukunya berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), yang isinya adalah untuk mendukung perbaikan kebijakan ekonomi dunia dalam rangka meningkatkan daya tahan terhadap krisis. Dalam bukunya, dijelaskan bahwa kondisi makroekonomi, membutuhkan peran pemerintah  agar tidak hanya memanfaatkan kebijakan moneter saja, melainkan juga melaksanakan kebijakan pendukung lain, yang kemudian dikenal sebagai kebijakan fiskal.

Buku Keynes menjadi dasar pengembangan teori kebijakan fiskal selanjutnya. Sejak itu, kajian kebijakan fiskal ramai diperbincangkan oleh para ahli ekonomi kala itu, serta semakin mendorong peran pemerintah dalam mendukung kemajuan ekonomi.

Konsep Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan penyesuaian pada bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi di negara tersebut (Rahayu, 2014:1).

Kebijakan fiskal dalam suatu negara merupakan langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dengan cara mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi kinerja sistem ekonomi sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi negara tersebut.

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi di negaranya. Kebijakan ekonomi dalam bidang fiskal berkaitan dengan upaya-upaya mengarahkan kondisi perekonomian negara sehingga bisa berjalan lebih baik melalui usaha pengubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pengertian kebijakan fiskal lainnya adalah suatu kebijakan pemerintah terkait pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ibrahim, 2013: 193).

Pengaturan dalam kebijakan fiskal menyangkut pengeluaran pemerintah dan juga dalam hal perpajakan yang dapat secara langsung mempengaruhi permintaan total sekaligus harga barang, sehingga pada akhirnya dapat menekan terjadinya inflasi.

Definisi kebijakan fiskal secara sederhana adalah kebijakan ekonomi makro, yang dilakukan pemerintah mengenai pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keinginan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik.

Pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal dalam suatu negara merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan. Penentuan ini secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian negara secara umum. Dalam tataran praktis, pilihan tersebut juga dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal dapat merujuk pada pendapat John F. Due, yang membagi adanya tiga tujuan kebijakan fiskal suatu negara, berupa:

  1. Guna meningkatkan produksi nasional (PDB) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara.
  2. Guna memperluas kesempatan kerja atau lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.
  3. Guna menstabilkan harga barang-barang secara umum, khususnya untuk mengatasi inflasi.

Pelaksanaan kebijakan fiskal  juga menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam sektor pajak.

Tujuan umum kebijakan fiskal dapat untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek, sehingga dapat dirasakan pada sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang. Sebagai contoh melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Surjaningsih dkk 2012 : 390).

Selain ketiga tujuan di atas, ada juga tujuan kebijakan fiskal lain, meliputi :

  1. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara
  2. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi
  3. Redistribusi pendapatan.

Dampak Kebijakan Fiskal

Dalam usaha perwujudan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal juga akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Implementasi kebijakan fiskal dapat berdampak pada sisi permintaan (demand side effect) dan sisi penawaran (supply side effect).

Dampak kebijakan fiskal dalam sisi penawaran dapat dirasakan dalam jangka panjang, karena orientasi kebijakan lebih mengarah pada usaha meningkatkan supply side untuk mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi sehingga dampaknya lebih bersifat jangka panjang.

Contohnya adalah kebijakan fiskal dalam kondisi resesi. Ketika resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak dapat pulih tanpa adanya intervensi Pemerintah. Di sisi lain, kebijakan moneter juga tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian karena kebijakan ini hanya bergantung pada penurunan suku bunga.

Padahal, dalam kondisi resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah sangat rendah hingga dapat mendekati nol. Kebijakan fiskal disini berperan dalam rangka usaha menggerakkan perekonomian dengan cara peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Kebijakan fiskal dapat memberi efek multiplier melalui stimulasi tambahan permintaan bagi barang-barang konsumsi rumah tangga (Surjaningsih dkk, 2012 : 393).

Selain itu, pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan fiskal melalui pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak dapat meningkatkan disposable income yang diharap berdampak pada permintaan.

Dampak kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi suatu negara sangat luas, sehingga dapat menghasilkan perubahan terhadap kondisi dari berbagai indikator ekonomi.

Namun, secara umum, harapan pengambilan kebijakan fiskal pemerintah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif.

Macam Kebijakan Fiskal

Macam Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari pembagiannya, seperti berikut:

  1. Pembiayaan fungsional (fungsional finance)
  2. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)
  3. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilization budget)
  4. Anggaran belanja seimbang (balanced budget approach)

Referensi :

  • Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. 2006. Aspek Dasar Ekonomi Mikro. Jakarta : PT Grasindo.
  • Rahayu, Ani Sri. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.
  • Surjaningsih, Ndari dkk. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Jakarta : BI, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012
  • Warjiyo, Perry dan Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA