Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Prinsip Otda

Indonesia menganut sistem desentralisasi ditandai dari adanya pembagian kekuatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep ini disebut sebagai otda atau otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi guna mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya.

Otonomi daerah dan desentralisasi ini merupakan amanat dari Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam UUD 1945, dijelaskan pembagian wilayah Indonesia, atas daerah provinsi serta kabupaten dan kota, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada ayat (2), menjelaskan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Undang-Undang tersebut menjadi landasan pembagian wilayah Indonesia ke dalam sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, atau yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 inilah yang kemudian diwujudkan melalui undang-undang otonomi daerah.

Pengertian Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Prinsip Otda

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah dapat merujuk pada penjelasan UU No. 23 tahun 2014, pada bab 1 pasal 1, bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah merupakan bentuk konsekuensi dari diterapkannya sistem desentralisasi.

Otonomi daerah diharapkan mencegah berlakunya sistem otoritarian pemerintahan pusat yang diartikulasikan dalam frase pusat daerah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah, Jawa dan Luar Jawa, serta berbagai stereotip lain yang cenderung mengilustrasikan ketimpangan antar daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, yang berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ada di luar urusan pemerintah, sesuai Undang-Undang.

Kewenangan kebijakan pemerintah daerah diharap mampu mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat melaksanakan secara otonomi hal-hal penyediaan layanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan upaya pemberdayaan masyarakat lain.

Jadi, pengertian otonomi daerah bisa disimpulkan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (discretionary power) untuk penyelenggaraan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran-serta aktif masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Otonomi daerah diharapkan memungkinkan para pemangku daerah membangun kerja sama antar daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, guna mencegah ketimpangan antar daerah. Tapi, meski daerah memiliki otonomi yang luas, perlu pula dipahami bahwa ada batasan tertentu yang harus dipenuhi, seperti tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat dan kebijakan nasional.

Daerah otonom juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Segala kebijakan di daerah dalam rangka otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desentralisasi

Pengertian desentralisasi berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom guna  mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak hanya karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, melainkan karena juga diamanatkan undang-undang tentang Pemerintah Daerah.

Pengertian Dekonsentrasi

Selain desentralisasi, otoonomi daerah juga menjalankan konsep dekonsentrasi. Adapun pengertian dekonsentrasi berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 adalah bentuk pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal yang berada di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Nilai Dasar Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah Indonesia menggunakan dua nilai dasar yang dikembangkan sesuai UUD 1945. Nilai dasar otonomi daerah dan desentralisasi tersebut, meliputi nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial.

# Nilai Unitaris

Nilai unitaris adalah nilai persatuan. Hal ini merupakan pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain yang bersifat negara di dalamnya (“Eenheidstaat”), yang artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan;

# Nilai dasar Desentralisasi Teritorial

Pemerintah diwajibkan untuk dapat mengimplementasikan politik desentralisasi dan dekonsentrasi yang dilakukan dalam bidang ketatanegaraan.

Terkait dua nilai dasar tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom serta adanya penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

Titik Pelaksanaan Otonomi Daerah

Penetapan daerah otonom ini tentu juga harus melalui pertimbangan tertentu. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah terletak pada Daerah Tingkat II (Dati II). Pemilihan Dati II sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah didasari oleh beberapa pertimbangan berikut :

# Dimensi Politik

Dati II cenderung kurang minim fanatisme kedaerahan. Ini meminimalisir risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif.

# Dimensi Administratif

Dati II adalah daerah “ujung tombak” dari pelaksanaan pembangunan. Ini membuat Dati II lebih paham kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Karenanya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi relatif lebih efektif;

Prinsip Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah menganut beberapa prinsip, berikut adalah prinsip otonomi daerah :

  1. Nyata, otonomi dilakukan secara nyata dengan disesuaikan terhadap situasi dan kondisi obyektif di daerah;
  2. Bertanggung jawab, otonomi diselaraskan atau diupayakan agar dapat mendorong kelancaran pembangunan di seluruh pelosok tanah air;
  3. Dinamis, pelaksanaan otonomi perlu dinamis agar dapat menjadi sarana dan dorongan lebih baik dan maju.

Riwayat Undang Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia

Implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 perlu didukung dengan undang-undang khusus terkait otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, saat ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang terbaru yang dikeluarkan guna menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

Masing-masing Undang-Undang atau peraturan terkait pemerintahan daerah yang pernah diimplementasikan di Indonesia pada dasarnya juga memiliki karakter tersendiri. Berikut adalah daftar peraturan terkait otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia dan kencederungan karakternya :

  1. Desentralisatie Wet 1903 (Dominan Sentralisasi)
  2. UU 1 / 1945 (Dominan Sentralisasi)
  3. UU 22 / 1948 (Dominan Desentralisasi)
  4. UU 1 / 1957 (Dominan Desentralisasi)
  5. Penetapan Presiden 6 / 1959 (Dominan sentralisasi)
  6. UU 18 / 1965 (Dominan Desentralisasi)
  7. UU 5 / 1974 (Dominan Sentralisasi)
  8. UU 22 / 1999 (Dominan Desentraliasi)
  9. UU 32 / 2004 (Mencari keseimbangan)
  10. UU No 23 Tahun 2014 (Efektivitas pemerintahan)

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Tata kelola otonomi daerah ini dilaksanakan dengan merujuk pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 9 – UU 23/2014, adalah sebagai berikut :

# Urusan pemerintahan absolut

Urusan ini menyangkut urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun yang mencakup urusan pemerintah absolut dari pemerintah pusat, meliputi : (1) Pertahanan; (2) Keamanan; (3) Agama; (4) Yustisi/ peradilan/ kehakiman; (5) Politik Luar Negeri; (6) Moneter & Fiskal.

#Urusan pemerintahan konkuren

Urusan ini dapat dibedakan antara urusan Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri dari urusan wajib serta pilihan yang diserahkan ke Daerah. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintah konkuren wajib dibagi lagi dalam pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Pelayanan dasar meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) PU & PR; (4) Sosial; (5) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (6) Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan non pelayanan dasar meliputi : (1) Tenaga kerja; (2) PP & PA; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan hidup; (6) Adm. Kependudukan dan pencatatan sipil; (7) PMD; (8) Pengendalian penduduk dan KB; (9) Perhubungan; (10) Kominfo; (11) Koperasi dan UKM; (12) Penanaman modal; (13) Kepemudaan dan olahraga; (14) Statistik; (15) Persandian; (16) Kebudayaan; (17) Perpustakaan dan (18) Arsip.Sedangkan urusan konkuren pilihan menyangkut potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan, meliputi : (1) Kelautan dan perikanan; (2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) kehutanan; (5) Energi dan sumber daya mineral; (6) Perdagangan; (7) Perindustrian; dan (8) Tansmigrasi.

# Urusan pemerintahan umum

Urusan ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam menjalankan pemerintahan, ada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Artinya, ada hal-hal yang masih menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah.

Kewenangan akan suatu permasalahan tertentu bisa diberikan kepada pusat maupun daerah dengan memenuhi kriteria kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Kriteria kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, meliputi :

  • lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  • penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  • manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  • penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
  • peranannya Strategis bagi kepentingan nasional.

Sedangkan kriteria kewenangan dari daerah provinsi, yakni :

  • lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  • penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
  • manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  • penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sedangkan kriteria kewenangan dari Daerah kabupaten / kota, meliputi:

  • lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  • penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
  • manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
  • penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

UU no 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan, bahwa sesuai pasal 18, penyelenggara pemerintah Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan juga wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Referensi :

  1. Fauzan, Muhammad. 2002. Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
  2. Kaho, Josef Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
  3. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
  4. Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga
  5. Pemerintah Indonesia. 2014. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Lembaran RI Tahun 2014 No. 23. Jakarta : Sekretariat Negara.