Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penerimaan Negara dan Pembelanjaan Negara

Dalam ranah kebijakan moneter, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan pengelolaan APBN yang tepat akan membantu menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah daftar yang berisi rincian sumber pendapatan dan pengeluaran negara yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. APBN terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah beserta peruntukannya.

Penerimaan Negara dan Pembelanjaan Negara

Fungsi APBN

Ada banyak fungsi dari APBN bagi stabilitas ekonomi negara. Fungsi APBN secara umum adalah untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berikut penjelasannya:

  1. Fungsi alokasi adalah terkait kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pemerintah memperoleh pemasukan dari rakyat, yang berasal dari pajak. Pajak yang diterima kemudian dialokasikan ke sektor pembangunan demi kepentingan rakyat. Sektor pembangunan ini misalnya seperti pembuatan sarana umum, jembatan, jalan, dan taman umum.
  2. Fungsi distribusi, berarti pengelolaan pajak yang diterima dari masyarakat dan telah masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak harus selalu digunakan atau didistribusikan untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum, melainkan juga dapat digunakan untuk distribusi dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah seperti ini dinamakan dengan tranfer payment.
  3. Fungsi stabilitas, berarti APBN berperan sebagai pedoman utama sehingga pendapatan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan negara dapat teratur sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sumber penerimaan negara

Negara memperoleh penerimaan dari berbagai sumber, yang meliputi penerimaan dari pajak, penerimaan bukan pajak, pinjaman atau utang, penciptaan uang, dan bantuan dari luar negeri. Berikut penjelasannya:

a. Pajak

Pajak adalah sumbangan yang wajib dan harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara, dengan tanpa ada imbalan atau balas jasa secara langsung bagi pembayar pajak. Penerimaan pajak dari masyarakat diperoleh dari berbagai instrumen pajak seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai.

b. Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak dapat meliputi penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam, retribusi, bagian pemerintah atas laba yang diperoleh dari BUMN, hasil sitaan atau lelang atau denda, tarif jasa pelabuhan, dan hasil kegiatan perdagangan terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor.

c. Pinjaman atau utang

Pinjaman atau utang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara, seperti berupa Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, dan surat – surat berharga.

d. Penciptaan uang

Penciptaan uang dapat dilakukan dengan mekanisme tersendiri, yang berada dalam kendali bank Indonesia.

e. Bantuan luar negeri

Bantuan yang diperoleh dari luar negeri, misalnya dari negara lain, atau organisasi internasional seperti UNICEF, FAO, CGI, dan UNESCO.

Pengeluaran atau pembelanjaan negara

Pengeluaran atau belanja negara, terdiri dari pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan. 

a. Pembelanjaan pembangunan

Pembelanjaan pembangunan adalah pengeluaran yang tujuannya untuk memajukan pembangunan di segala bidang, seperti berupa pembangunan sektor perhubungan, ekonomi, pertanian, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik, dan non fisik.

  • Pembangunan fisik, ditunjukkan dengan wujud pembangunan gedung, jembatan, dan jalan raya.
  • Pembangunan nonfisik, ditunjukkan dengan pembangunan yang intangible seperti dalam sektor pendidikan, pelatihan, penataran, dan pembinaan pegawai.

b. Pembelanjaan rutin

Pembelanjaan rutin adalah bentuk pembelanjaan yang dilakukan dan dikeluarkan negara secara tetap, baik harian maupun bulanan. Pembelanjaan rutin, meliputi belanja barang, belanja perjalanan, belanja subsidi daerah otonomi, belanja pensiun, belanja subsidi atau bantuan, belanja pemeliharaan, dan belanja pegawai, yang antara lain terdiri dari gaji atau upah dan tunjangan.

Belanja negara menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja dibedakan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hibah, bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran bunga utang.

Demikian penjelasan mengenai penerimaan negara dan pembelanjaan negara dalam skema APBN. Semoga bisa dipahami dengan jelas dan bermanfaat. 

Terima kasih atas kunjungannya.

Referensi:

  1. Alam S. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
  2. Erawati, A. dkk. 2013. 99% Lulus UN SMA IPS 2013. Jakarta: Cmedia.
  3. Tim Guru Indonesia. 2010. Buku Pintar Pelajaran SMA/ MA IPS 6 in 1. Jakarta: PT Wahyu Media.
  4. Tjandra, W. R. 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo.